Kemarahan Brigjen TNI-AD Junior Tumilaar Yang Tak Tuntas

  • Bagikan

JAKARTA BUSER45.COM|Diskusi ForJis dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda, 29 Oktober 2021 di Coffe Bintang, Salemba, Jakarta menampilkan pembicara utama Suripto mantan intelijen dan Leus Sunkharisma tokoh aktivis Tionghoa serta Brigjen Junior Tumilaar, yang tengah berkasus dengan pihak pengusaha Citra Land, sehingga dimutasi dari jabatannya.

Ikhwal sumpah pemuda, menurut Suripto lebih setuju dengan Sumpah Pemuda melineal, karena lebih bagus seperti yang dibacakan pihak panitia penyelenggara. Sebab anak muda jaman sekarang perlu bimbingan agar semangat dari perjuangan tidak sampai padam.

Tradisi berkumpul seperti forum diskusi sekarang sangat bagus mengungkap beragam masalah berikut opsinya termasuk program aksi bersama. Maka itu semua elemen harus ambil bagian dalam upaya menyelamatkan bangsa dari keterpurukan.

Aksi bersama diperlukan dalam upaya untuk menyelamatkan bangsa dan negara agar dapat memberi harapan yang harus berwujud nyata mengatasi masalah bangsa dan negara.

Leus Sunkharisma yang membentang bendera 30 x 50 meter di Glodok dalam upaya memperingati hari sumpah pemuda di Glodok, tampil juga bersama Brigjen Junior Tumilaar yang sempat menjadi tersangka, akibat membela anak buahnya yang ditahan karena membela rakyat kecil.

Ikhwal bendera Merah Putih raksasa, kata Leys Sunkharisma, memang sengaja tidak mengundang Jendral Junior Tumilaar agar dia tak lagi ditambah pasal dakwaan yang sedang dikenakan padanya. Meski sampai sekarang, dari kasus yang menderanya tak jelas bagaimana penyelesaiannya.

Kasus yang bermula dari pihak perusahaan Citra Land yang meminta pihak Kepolisian mengkap Babinsa yang merupakan anak buahnya Junior Tumilaar jalas berlatar belakang bisnis, modus melindungi pihak pengusaha yang menggusur dengan cara semena-mena itu

Saya memang diperiksa sehubungan dengan surat yang ditujukukan kepada Kapolri, tidak juga jelas penyelesayan nya. “Jadi kalau ada yang mengatakan saya dicopot dari kesatuan militer, itu tidak benar. Saya hanya mutasi saja. Dan itu biasa di TNI”, tandas Brigjen Junior Tumilaar.

Ceritanya bermula dari masyarakat yang meminta tolong karena tanahnya diserobot oleh pihak Citra Land. Hingga Babinsa setempat berusaha membantu warga yang diintimidasi itu. Akibatnya, pihak perusahaan meminta pihak Kepolisian. Tapk karena Tentara Nasional Indonesia harus membela rakyat, maka itu Banbinsa itu wajib untuk dibela, karena dia mau membela rakyat.

Begutilah akhirnya saya merasa perlu untuk menulis surat secara pribadi kepada Kapolri yang secara etika perlu disampaikan juga tembusannya pada sejumlah pihak, termasuk Panglima TNI.

Surat bertulis tangan itu memang terus bertebaran di media sosial hingga viral katanya Junior Tumilaar. Sayang sekali, Suripto yang pernah menjadi Anggota Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) untuk tiga periode ini tidak memberikan pendapat maupun komentarnya ikhwal kasus yang membelit Brigjen Junior Tumilaar yang sempat heboh di media sosial yang diyakini oleh banyak pihak sangat besar pengaruhnya itu.

Jadi tidak benar bila Polisi boleh memanggil tentara apalagi merasa berhak untuk memeriksa Babinsa — sebab Polisi tidak ada wewenang bagi Kepolisian untuk memanggil apalagi memeriksa person TNI AD yang bertugas seperti Babinsa itu

Cilakanya, Babinsa yang diperiksa itu justru diminta pihak perusahaan. Maka itu jelas, ada yang salah. Sebab dalam TNI (Darat, Laut maupun TNI Udara) memiliki 8 pedoman, satu diantaranya adalah bersikap sopan serta wajib santun pada rakyat. Sebab TNI itu sendiri berasal dari rakyat. Bukan milik siapa pun di negeri ini.

“Saya pun secara khusus belajar di Zeni yang meliputi tentang tanah”, kata Junior Tumilaar. Sebab tanah kebun saja yang mau digusur ada hak pengganti semua tumbuhan yang ada di dalamnya, sekalipun tumbuhan di kebun itu tumbuh sendiri.

Maka itu saya tidak bisa menerima perlakuan tidak adil seperti itu oleh pihak perusahaan. “Jadi saya protes karena perlakuan tidak adil terjadi di republik ini” kata Junior Tumilaar.

Kemarahan Jendral Junior Tumilaar di Coffe Bintang sore itu memang tidak tuntas. Sebab dia seperti tidak perlu mempersoalkan bagaimana tindakan pihak aparat terhadap pengusaha yang culas, dan bagaimana sanksi terhadap aparat Kepolisian yang terlibat dalam kasus ini. Sebab ketidak adilan, tidak hanya sepihak sifatnya, baik untuk yang meminta maupun bagi yang melaksanakannya, patut mendapat sanksi berat. Jika tidak, kasus serupa bisa berulang terjadi pada waktu yang akan datang. Inilah sebabnya rakyat terus menunggu penyelesaian dari kasus ini.
{RED}

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.