Berkedok Pokir, Diduga Beberapa Proyek Dikerjakan Suami Anggota DPRD Kab. Kerinci.

  • Bagikan

KERINCI-BUSER45.COM|Beberapa proyek yang berlokasi di Kec. Kayu Aro, diduga kuat dikerjakan oleh Suami anggota DPRD Kab. Kerinci. Anggota dewan yang dimaksud adalah Lisnurbani dari Fraksi Demokrat.

Proyek yang dikerjakan oleh suami anggota DPRD tersebut antara lain : Normalisasi Sungai Koto Tuo, Drainase Pasar Sungai Tanduk, Aspal Goreng Desa Kersik Tuo dan aspal goreng desa Pasar Sungai Tanduk dan Lampu PJU Jernih Jaya Proyek dikerjakan merupakan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Kerinci tahun Anggaran 2021 dan lampu PJU dari dinas perhubungan Kabupaten Kerinci.

Sayangnya dari pantauan awak media ini dilapangan, semua proyek yang dikerjakan oleh suami anggota dewan tersebut, tidak ditemukan papan informasi proyek. Terkesan ditutupi dan tidak transparan. Sehingga masyarakat tidak bisa memperoleh informasi tentang proyek yang sedang dikerjakan.
Secara teknis juga diduga kuat tidak sesuai Speifikasi teknis, RAB, gambar kerja. Seperti pekerjaan drainase Pasar Sungai Tanduk, dikerjakan asal jadi. Drainase dikerjakan dengan menggunakan pasir hitam dan batu yang berasal dari Desa Bengkolan Dua.

Apakah material drainase tersebut memang sesuai dengan Spek teknis? ( Tidak diketahui karena susah mendapatkan akses informasi RAB dan Spek teknisnya).

Dari pantauan media ini, juga ditemukan pengerjaan drainase tidak sesuai dengan gambarnya, antara lain ketebalan dinding drainase tebal diatas tipis dibawah.

Sangat disayangkan, jika ini ada unsur pembiaraan dari pihak PUPR Kerinci dan anggota DPRD yang juga notabene isteri dari pelaksana proyek tersebut
Dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (terkenal dengan UU MD3), pasal 400 ayat 2, ditegaskan bahwa anggota dewan dilarang main proyek. Pasal 400 ayat 2 itu terkait larangan anggota DPRD melakukan pekerjaan yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas anggota DPRD.

Perlu diketahui, dalam peraturan perundang-undangan terkait DPR tidak menyebutkan secara eksplisit Dana Aspirasi, yang dikenal adalah dana program pembangunan daerah pemilihan. DPR mempunyai fungsi: legislasi; anggaran; dan pengawasan.

(Danil)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.