Pertambangan galian C yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan melanggar perjanjian resapan air untuk Citarum indah, di serta mengabaikan UU tanpa izin pemerintah

  • Bagikan

Bandung Barat-Buser45.Com |
Miris dan sangat menyayat hati temuan penelusuran wartawan kita Buser45 di lapangan tepat nya di desa sarinagen kec. cipongkor kabupaten Bandung Barat kita menemukan penambangan galian C yang terbesar, serta di jadikan sumber penghasilan oleh pengelola, seiring marak nya pembangunan proyek pemerintah dan kebutuhan pembangunan dimana mana.

Maka  kita juga menemukan berbagai pelanggaran yg di lakukan oleh pihak pengelola galian tersebut Mulai dari izin, pengelolaan dari lingkungan hidup izin usaha dan berusaha dari dinas perizinan.

Hingga izin penggunaan alat berat di lapangan, serta yang paling penting untuk di perhatikan adalah ada tidaknya penyetoran pajak penghasilan untuk penambahan aset negara kepada daerah,yang kita cukup sesalkan kepada para pihak pengelola adalah kenapa dengan di permudah nya seluruh perizinan justru pihak pengelola mengabaikan dan seolah kebal terhadap hukum.

lebih lanjut dengan terus melakukan pengerukan pihak pengelola tanpa sadar telah melanggar amanat yang telah di setujui oleh Pemerintah tentang menjaga serapan air untuk kelangsungan serta keberlangsungan waduk Citarum indah dan bendungan PLTA Saguling,terlebih jika kita perhatikan ini sangat menggangu ke Asrian alam dan menghancurkan ekosistem hutan lindung.

Dan yang paling tidak masuk akal bagi kita kenapa pihak APH dan pihak yg berwenang dalam hal ini dinas lingkungan hidup,dinas perizinan Bandung Barat serta dinas kehutanan dan pihak Indonesia Power seolah mengabaikan, apakah hukum UUD dan ancaman penjara hanya untuk rakyat kecil . Tetapi untuk pengelola hal yg seperti ini hukum tidak berlaku atau mereka kebal akan hukum.

Sementara kita tahu Pak Kapolri mengatakan siapapun sama di mata hukum dan akan menindak tegas seluruh unsur pelanggar hukum tanpa terkecuali. Nah untuk ini kita mengharapkan atensi para pihak terkait baik kadis lingkungan hidup, kadis perizinan dan pihak APH untuk terus menindak lanjuti hal yg terjadi di lapangan seperti yg kita saksikan sendiri.

Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan pemerintahan yg sedang berjalan tegak kan hukum dan peraturan yg telah di terbit kan dan berlakukan amanat UU serta jangan tebang pilih.

s.zendrato MSP

Penulis: Saharmin zendratoEditor: Lisna Mendrofa
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.