Usut tuntas Pelanggan Hukum, Dugaan Oknum Polri Main Proyek 

  • Bagikan

Manado – Buser45.com | Penegakan supremasi hukum di republik ini harus di tegakan, dugaan kuat ada salah satu oknum anggota polri yang berinisial ( SP ) main proyek di salah satu rumah sakit ternama di Sulawesi Utara, rabu 26 / 01 / 2022 .

itu terbaca jelas bagi kalangan pengusaha yang membidangi usaha kontraktor.kami meminta pihak Kapolri dan jajaran segera turun lapangan mengusut tuntas oknum anggota yang terlibat main proyek di Rumah Sakit Prof Kandow karena itu merusak citra dan Marwah Polri ” Pungkas Aktifis kawakan Sulut.

Ulasan rubrik klinik hukum online berjudul ” Aturan yang melarang Polri berbisnis di jelaskan bahwa tugas dan fungsi pokok kepolisian telah di atur dalam pasal 1 angka 1 UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Sementara yang di maksud dengan anggota kepolisian RI adalah pegawai negeri sipil pada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 dalam UU kepolisian menyatakan fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan tugas pokok kepolisian RI. a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. b. Menegakkan hukum. c. Memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini tertuang dalam pasal 13 UU nomo2 tahun 2002. Sementara tugas pokok kepolisian RI di atur dalam pasal 14 ayat ( 1 ) UU No. 2 tahun 2002.

Dalam melaksanakan tugas memelihara bernegara dan masyarakat, ada beberapa larangan bagi anggota kepolisian. Larangan itu di atur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5 PP No.2/2003 Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia di larang melakukan hal – hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara. Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di larang melakukan politik praktis, mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung, merugikan kepentingan negara bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor / instansi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi memiliki saham / Modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi dan tempat hiburan. Menjadi penagih piutang atau pelindung orang yang punya utang, menjadi perantara makelar perkata, menelantarkan keluarga. Berdasarkan penjelasan klinik hukum online di atas dapat di simpulkan bahwa anggota kepolisian tidak bole berbisnis atau memiliki usaha terlebih lagi di lakukan dengan cara menyalagunakan wewenangnya. Jika melanggar, maka anggota kepolisian tersebut dapat di kenakan hukuman disiplin.

Anggota kepolisian RI yang ternyata melakukan pelanggan peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sangsi berupa tindakan disiplin dan / atau hukuman disiplin. Hal ini di atur dalam PP 2 tahun 2003, yaitu pasal 7, Pasal 8 ayat ( 1 ), Pasal 8 ayat ( 2 ), Pasal 9, Pasal 11 ayat ( 1 ), dan Pasal 11 ayat ( 2 ).

ini adalah penjelasan berdasarkan perundang undangan yang berlaku di negara, saya yakin pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kapolri dan jajaran dapat memeriksa anggota oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggan di atas ” Pungkas Horas aktifis yang di kenal sangat Vocal.

 

John Pade

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.