Ketua Infestigasi dan Hukum GEMPAK SULUT” Elco Sairatu S sos Msi. ” Siap Mengawal,

  • Bagikan

Begini Pernyataan Ketua Infestigasi dan Hukum GEMPAK SULUT” Elco Sairatu S sos Msi. ” Siap Mengawal, Mengawasi serta Mengontrol Pengunaan Alokasi Anggaran Untuk Rakyat

MANADO BUSER 45.Com

Penegakan supremasi hukum serta pemberantasan para koruptor di negara ini terus di garukan oleh seluruh emen masyarakat baik, Mahasiswa, Masyarakat, LSM, dan Para kalangan Jurnalis itu semua untuk kemajuan negara kita agar jangan selalu tergantung pada negara luar.

Lembaga Swadaya Masyarakat ” Gerakan Masyarakat Pemuda Anti Korupsi ( GEMPAK ) turut ambil bagian dalam pengawasan serta kontrol dalam setiap pembagunan di Sulawesi Utara.

Menurut Ketua bidang Infestigasi dan Hukum GEMPAK SULUT” Bung Elco Devidson Sairatu S.sos Msi.. 08/ 04 / 2022 Kami sebagai lembaga kontrol akan terus mengawal seluruh pembagunan di kabupaten kota baik Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan semua yang terkait dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah akan kami telusuri keberadaan penggunaanya tetap sasaran, Jika kami temukan ada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok kami tidak segan – segan melaporkan ke pihak yang berwajib dengan ketentuan alat bukti yang kuat.

Kami juga mengharapkan Lembaga Yudikatif dalam hal ini pihak kepolisian dan kejaksaan terus membuka komunikasi dengan kami sebagai lembaga di luar pemerintah, agar kita sama – sama bersepakat untuk kemajuan bangsa ini, jauh’ dari para koruptor yang melakukan tindakan korupsi. Lembaga KPK adalah wadah yang ada di negara ini yang punya kekuatan untuk mengontrol, mengawasi Lembaga Exsekutif, Legeslatif, dan Yudikatif agar jauh dari tindakan yang merugikan negara. Kami Lewat LSM GEMPAK SULUT mengapresiasi untuk kinerja KPK ” tutur Bung Elco

Dari hasil bocoran informasi Sulawesi Utara mendapatkan bantuan dari kementerian Perhubungan negara republik Indonesia, untuk pembagunan infrastruktur Laut maupun darat dengan dana miliaran rupiah, kami mengharapkan proses pembangunan harus benar-benar berpihak untuk kebutuhan rakyat dalam hal, transportasi laut maupun darat agar rakyat bisa menikmati hasil yang baik. tapi jikalau kami temukan ada penyimpangan konsekwensinya adalan ke pihak aparat hukum, baik itu Kepolisian, Kejaksaan ataupun KPK.

 

John Pade

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.