AMMPH, Indonesia 87 CRIME Siap Kawal Kasus Penyaluran Tali Asih APBD Lewat Relawan Tagana Kota Manado Yang Terindikasi KKN.

  • Bagikan

Manado – Buser45.com |Pemberantasan kasus korupsi di Indonesia terus mendapat respon baik dari berbagai elemen masyarakat sebab negara ‘dalam pemulihan ekonomi masih banyak para koruptor terus melakukan tindakan yang merugikan negara dengan berbagai modus operandi, baik memanipulasi data, data fiktif, penyalahgunaan wewenang ini model yang sering di lakukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok demi memperkaya diri.

Max Bawotong SH Sekretaris Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum SULUT yang juga seorang Advokat ternama, Mejelaskan ke media sewaktu menyambangi di kediaman kelurahan cereme, Kasus itu terus kami kawal sampai ke wilayah hukum baik kepolisian atau kejaksaan, sebab ini merupakan tindakan menyalahi aturan dan lakukan semaunya oleh oknum – oknum yang terlibat dinas sosial seharusnya lebih peka dalam melakukan pendataan nama – nama penerima tali asih lewat APBD manado, dari data sementara 75 orang relawan tagana manado hanya 50 orang yang benar adalah trelawan tagana yang telah mengikuti pelatihan dan itu wajib menerima tali asih, sedangkan 25 orang nama tidak tau status sebenarnya dan terindikasi hanya di caplok berdasarkan kedekatan dengan dinas serta tagana yang memiliki akses dan kasus ini sudah cukup lama berjalan sejak 10; tahun Lala. Kami mengharapkan pihak aparat penegak hukum untuk lebih proaktif dalam menyikapi persoalan yang merugikan negara. Aliansi mahasiswa masyarakat peduli hukum akan segera menyiapkan melengkapi berkas untuk memasukan ke pihak berwajib ” Pungkasnya

Indonesia 87 CRIME lewat ketua umum Bung Fenly, kasus ini mustahil tidak diketahui oleh pihak dinas sosial, sebab data serta nama yang ada di relawan tagana semua harus terdaftar berdasarkan tingkat pendidikan angkatan, sehingga tidak bisa ada tagana siluman yang masuk sebagai penerima. Kami mencurigai ini tidak lepas permainan manipulasi data dari dinas sosial serta berkolusi dengan relawan tagana yang punya akses. Jika ini terbukti KKN Korupsi Kolusi dan Nepotisme konsekwensinya pidana ” tegas salah satu Aktifis nasional

Di sisi lain praktisi hukum dan juga seorang pengamat pemerintahan H. Udin Musa SH Mantan ketua komisi A bidang pemerintahan DPRD Kota Manado, Menyikapi permasalahan yang juga melibatkan lembaga legislatif dalam penetapan anggaran yang di peruntukan untuk para relawan tagana kota manado lewat APBD, Ini nda perlu di bahas terlalu jauh sebab ini tindakan pidana murni bukan gratifikasi, jika gratifikasi cuman di berikan batas waktu satu bulan lamanya untuk segera mengembalikan apa yang diterima, dari kasus ini, informasi yang saya dapatkan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah APBD kota manado hanya bisa di terima dalam satu instansi yang memakai anggaran ini untuk seseorang baik ASN atau THL sebab gaji yang di berikan oleh pemerintah tidak bisa doble. Contoh kasus ASN THL tidak di perbolehkan menerima gaji atau honor / tali asih yang berasal dari APBD jika terbukti ini tindakan memperkaya diri dan konsekwensi bukan TGR tapi pidana murni ” Cetus Barol

Dan kasus ini sudah berjalan sejak 10 tahun lalu dan yang menerima tali asih adalah oknum – oknum ASN, apalagi sudah begitu lama aliran dana ini di salah gunakan maka jeratan hukum menanti anda, diketahui sejak 10! tahun lalu para ASN terus menerus Menerima tali asih dari pemerintah padahal mereka sadar tentang tindakan kesalahan namun terus saja di aminkan kelihatannya ini faktor kesengajaan bukan kekeliruan. Maka yang bertang jawab adalah pengelolah keuangan / pengguna anggaran dan itu tidak lepas dari kepala dinas yang pernah menjabat sampai saat ini. sebab mereka lebih tau persis nama – nama ASN atupun THL yang berdinas di instansi tersebut.

Mengenai tidak ada draf dari usulan di lembaga legislatif tentang setiap penerima tali asih harus ada pemotongan dana duka dan uang kas itupun kesalahan apalagi tidak ada proses pertanggung jawaban dalam pengunaan dana tersebut ini tindakan indikasikan pidan, sebab tidak ada laporan terus tidak pernah di bahas dalam penetapan anggaran APBD” tuturnya

 

John Pade

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.