Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melakukan Perubahan Total Dalam Sistem Pelayanan.

  • Bagikan

 

Minahasa Selatan,  Buser45.Com |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan sistem pelayanan kepada masyarakat sepertinya tidak transparansi.

Diketahui bahwa dalam pelayanan kepada masyarakat menurut beberapa masyarakat, pelayanan yang dilakukan oleh staf Dukcapil oleh karena tidak disosialisasikan terlebih dahulu sehingga masyarakat yang berurusan dengan Dukcapil bingung karena ketika tiba di kantor kemudian staf baru memberikan informasi mengenai aturan pengurusan administrasi termasuk semua yang mengurus berkas di Kantor Dukcapil harus disertakan surat Kuasa apabila berkas yang diurus bukan miliknya. Yang tidak membawa surat kuasa tidak akan dilayani. Sehingga ada masyarakat yang dari jauh akhirnya tidak dilayani karena tidak ada surat kuasa, malah ada hukum Tua dan sekretaris desa, karena ingin membantu masyarakatnya sehingga merekalah yang mengurus itupun tidak dilayani harus ada surat kuasa baru dilayani.

Kami media Buser45.Com. mengatasnamakan masyarakat sekaligus mewakili masyarakat mempertanyakan hal ini kepada Kadis Dukcapil, bagaimana hal ini bisa terjadi dan selanjutnya dapat diselesaikan, karena masyarakat sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh Dukcapil, dalam mengurus administrasi, kata mereka ada apa semuanya ini sehingga sepertinya dipersulit pelayanannya. Padahal tujuan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan khususnya Dinas Kependudukan dan catatan sipil diantaranya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Dekky Tuwo ketika dikonfirmasi menyangkut hal ini, mengatakan bahwa kunci keberhasilan dari setiap pegawai terletak pada kedisiplinannya dalam menjalankan tugas termasuk kehadirannya.
Dikatakan pula selaku pimpinan tentunya bertanggung jawab ketika ada kendala dalam pelayanan kami, dan apabila ditemui siapapun dia saya selaku pimpinan akan menindak tegas sesuai pelanggaran yang dibuatnya itu. Dan saya akan mengeluarkan SP untuknya. Untuk memberikan peraturan yang melekat kepada pegawainya, maka apa yang sudah menjadi peraturan itu harus dilakukan dan menjadi suatu kewajiban sebagai pengawas. Jelas Kadis.

Kadis Dekky Tuwo juga menghimbau agar mengenai surat kuasa yang diterapkan dalam pengurusan administrasi itu semua hanya menjaga agar ketika berkas yang diurus di Kantor ini selesai dibuat tidak ada yang komplein. Dan bagi mereka yang mengurus berkas di Kantor ini di khususkan bagi Orang Tua, Istri, dan Anak yang Sah yang boleh mengurus berkas tidak lagi disertakan surat kuasa. Dan hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat terutama para pegawai Dukcapil, supaya tidak ada lagi yang mengeluh dengan pelayanannya. Jelas Kadis Dekky.

Lanjut dijelaskan, memang kami masih kekurangan peralatan dalam pembuatan KTP serta alat rekamnya, alat pembuatan KK, Akte Nikah, dll. Termasuk Servernya. Namun itu semua sudah kami usulkan untuk mamperolehnya.dan Bupati sudah mengetahuinya.
( Ham)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.