Pemantau Keuangan Negara Bersama Masyarakat Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor Melakukan Demo Menuntut Agar Bupati Menutup PT. Bogor Miniral

  • Bagikan

Pelalawan, Buser45.com |Rabu 08-06-2022..Negara Harus hadir ,di saat rakyat sudah resah dan menjerit minta bantuan ,demikian di sampaikan patar sihotang ,pada pertemuan PKN bersama Masyarakat di Kantor DPRD Kabupaten Bogor

Patar Sihotang SH MH ketua Umum PKN menyampaikan pada saat Konfrerensi Pers bersama media dan masyarakat di depan gedung Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Bogor setelah selesai melaksanakan pertemuan dengan DPRD pada tanggal 7 Juni 2022 jam 14 .30 Sampai selesai
Patar menjelaskan ,Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Pemantau Keuangan Negara bersama masyarakat 5 Desa di Kecamatan Tanjung sari Bogor ,melaksanakan unjuk rasa atau demo dengan tuntutan agar Bupati Sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah di kabupaten Menutup PT Bogor Miniral ,karena perusahaan ini telah merugikan masyarakat 5 Desa Tanjung kecamatan sari ,aksi unjuk rasa ini di mulai dengan orasi orasi yang di lakukan para korlap yang telah di tunjuk menwakili masyarakat ,selanjutnya pada jam 11 .30 Dari utusan DPRD menyampaikan akan menerima 10 Perwakilan PKN dan masyarakat pada jam 14.00 dengan alasan agar dapat di hadiri Dinas dinas teknis yang sedang di hubungi demikian ucap patar

Patar menyampaikan ,dalam pertemuan yang di terima oleh Komisi 1 dan Komisi 3 dan hadiri juga 4 Dinas teknis antara lain kepala dinas Perijinan satu Pintu ,kabid Pekerjaan umum dan Penata Ruang ,Dinas pertanian dan dinasl Lingkungan Hidup ,pada saat pertemuan Patar Sihotang sebagai Ketua Umum PKN menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran rombongan dan di lanjutkan kepada perwakilan masyarakat antara lain ketua BPD sekecamatan Tanjung sari antara lain mengatakan bahwa sudah 2,5 Dua tahun setengah masyarakat menderita dan resah akibat dampak pembangunan dan operasional PT Bogor Miniral yang bergerak di bidang pemecah batu yang mengunakan Stone cruiser ,karena Limbah dari Perusahaan tersebut telah merusak dan terjadi pendangkalan di sepanjang saluran pengairan Cirumput sehingga debit air makin kecil ,sehingga tidak sampai ke persawahan 5 desa sebanyak 700 hektar ,dan akhirnya sudah 2.5 Tahun masyarakat tidak bias panen dan sangat menderita dan suplai beras juga menurun karena Kecamatan Tanjung sari juga sebagai lumbung beras Bogor .
Selanjutnya salah satu Perwakilan masyarkat mempertanyakan tentang Ijin Ijin Perusahaan tersebut apakah ada atau tidak ,sambal menjelaskan bahwa keluarga nya menderita karena sumber penghidupan mereka hanya dari bertani .
Salah satu masyarakat juga menjelaskan bahwa irigasi kali Cikumpeni mengairi 5 desa sepanjang 8 kilo meter itu, diantaranya Desa Sirna Rasa, Desa Sirna Sari, Desa Tanjung Sari, Desa Pasir Tanjung dan Desa Tanjung Rasa, dengan luas lahan pertanian 790 hektar, dan 15 ribu buruh tani yang menjadi korban untuk menafkahi keluarganya.

Adapun kerugaian materi para petani dengan 6 kali musim di perkirakan 6 ton di x 790 hektar x 6 musim dengan harga gabah 1 ton 4 juta rupiah, dengan perkirakan 18 milyar kerugian para petani dalam 6 musim. Dan pemda Kabupaten bogor juga dirugikan karena suplai beras menurun dan Pembayaran PBB juga menurun ,
Selanjutnya 4 Dinas terkait menjawab pertanyaan Komisi 1 dan Komisi 3 dan pertanyaan Masyarakat ,yang mana berkisar sekitar peraturan dan regulasi tentang Pemberian ijin Ke perusahaan adalah dari Kementerian ESDM dan Tingkat Provinsi nyaitu DInas ESDM Provinsi Jawa barat ,sehingga kami tidak bias berbuat banyak ,namun demikian kami sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus pengrusakan lingkungan dengan melakukan test laboratorium terhadap SAMPEL limbah perusaah tersebut .

Patar menyampaikan dengan nada keras ,agar Negara Harus hadir ,untuk menyelesaikan penderitaan masyarakat 5 desa ,jangan terlalu banyak alasan atau dalil , karena rakyat butuh tindakan yang riil dan harus tutun kelapangan melihat kondisi yang sebenarnya unutuk mengetahui sejauh mana penderitaan rakyat dan bagaimana solusi yang cepat dan tepat
Patar menyampaikan bahwa Pimpiinan Pertemuan dari Komisi 1 dan Komisi 3 telah berjanji akan membuat rekomendasi kepada Kepala daerah kabupaten Bogor nyaitu 3 Point rekomendas antara lain 1.Agar 4 Dinas teknis segera turun kelapangan dan lakukan sesuai dengan fungsi masing masing dinas dan laporkan segera ke Bupati dan DPRD
2.Bahwa komisi 1 dan komisi 3 akan segera turun kelapangan ke 5 desa tanjung sari
3.Akan segera memanggil PT Bogor Mineral dan Perwakilan masyarakat Tanjung sari
Komisi I dan Komisi 3 menyampaikan kepada sekwan agar segera membuat surat kepada bupati dan 4 dinas teknis tersebut guna tindak lanjut penyelesaian tuntutan 5 desa masyarakat tanjung sari bogor .
Patar sihotang SH MH menyampaikan ,bahwa kehadiran PKN mendampingi masyarakat 5 desa tanjung sari adalah bagian dari misi dan misi perjuangan PKN seperti yang di maksud pada AD ART PKN antara lain membantu pemerintah memberantas dan mencegah Korupsi sesuai amanat PP 43 tahun 2018 dan Melakukan Pengawasan Masyarakat kepada Penyelnggara negara sesuai amanat PP 68 Tahun 1999 tentang Peran masyarakat terhadap penyelenggaraan negara , dalam permasalahan ini PKN melihat ada yang tidak Penyelenggara negara yang tidak melakukan tugas dan fungsinya ,sehingga PKN melakukan Advokasi dan pendampingan terhadap masyarakat dalam menuntut hak hak hidup mereka yang telah di rampas oleh pihak perusahaan tertentu dan terkesan ada pembiaran dari Pihak ppenguasa sehingga sampai 2,5 tahun masyarakat menderita . situasi dan kondisi inilah yang membuat PKN tepanggil untuk mendampingi dan mengadvokasi dan edulasi masyarakat .agar tidak ada lagi pembodohan dan korban pembodohan di negeri ini .
Patar Menjelaskan ,bahwa PKN dan masyarakat mendukung Pembangunan dan Usaha usaha Perusahaan mensupport pembangunan Infrastruktur ,namun jangan juga akibat pembangunan itu mengorbankan masyarakat ,sehingga perlu tindakan yang profesioanl dan pembangunan yang pro rakyat ,jangan hanya memikirkan Kapital dan keuntungan . demikian ucap patar

PKN dan Masyarakat 5 Desa Tanjung sari mengharapkan agar DPRD sebagai perwakilan Rakyat dan Bupati beserta jajarannya yang memiliki kekuasaan dan otoritas dapat segera membantu Rakyat yang saat ini menjerit minta bantuan ,karena terancam kelansungan kehidupan mereka . dan semoga pihak perusahaan membukaan hati nya untuk dapat melihat lebih dekat penderitaan masyarakat akibat limbah yang di hasilkan Perusahaan mereka ,demikian disampaikan patar sihotang SH MH pada saat konferensi pers yang di hadiri Para masyarakat dan bapak Dace Kadis Perijinan Satu Pintu Kabupaten Bogor.

Bogor 7 Juni 2022
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA PKN

PATAR SIHOTANG SH MH
KETUA UMUM

NO kontak Wawancara koresponden WA 082113185141

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.