Tim PKN Karo (Pemantau Keuangan Negara) VS 5 Kepala Desa

  • Bagikan

Medan, Buser45.com |Tim PKN Tanah karo, beliau mengatakan bahwa mereka Sidang Ke Dua tentang Sengketa informasi publik..

ketika di konfirmasi Ke Media, TIM PKN Tanah karo, beliau mengatakan bahwa informasi Publik dari 5 Kepala desa dari Tanah Karo adalah sebagai wujud keterbukaan Informasi publik sesuai dengan amanat UU no 14 thn 2008 dan PKN sudah menjalani prosedur sesuai dan Perki no 1 thn 2010, Atas dasar itulah PKN ingin meminta Informasi Publik dari para penyelenggara Negara.

Ketika di tanya kepada beberapa Kepala Desa, tentang LPJ mereka mengatakan Bahwa LPJ itu bukan kesembarangaan orang di berikan, itulah alasan TIM PKN RI yang menyurati para pejabat Kades terkait pengelolaan Dana Desa, maka dengan itu PKN, Namun 5 Kepala Desa Tanah Karo Termohon, Tidak Kunjung Hadir Persidangan Ke Dua, Seakan-akan Hukum itu hanya Sebatas Kertas yang Artinya Oknum Kades tidak mematuhi UU No 14 Tahun 2008, menilai para Kades tidak mengerti apa itu keterbukaan informasi padahal dalam UUD pasal 28f jelas mengatakan bahwa semua berhak tau, tapi kenapa kebanyakan para Kades pada khusunya, dan para penyelenggara Negara pada umumnya tidak memberikan LPJ maupun dokumen kontrak kepada PKN? Dalam hal ini Pemerintah harus memberikan Sosialisasi terkait Keterbukaan Informasi Publik, kepada para penggguna anggaran. Saat Di Konfirmasi Kepada Media, Ketua Tim PKN Tanah Karo Pak Lindun, Dan Bu Desi, Yasman Gea, Bersama Rekan Lainnya, Dan juga Suport Dengan Tim PKN Kab: Deli Serdang & Kota Medan Bu Kusumawati, Dan Pak Mariyus Giawa,
Buka Link๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡
https://youtu.be/7lH3jVzz62M|BMT.Manalu

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.